Ruangan Overload, KPU Ajukan Gedung Baru

Jakarta - KPU mengajukan anggaran kepada DPR untuk pembangunan gedung baru karena gedung lama dinilai sudah tidak representatif. Gedung baru itu dinamai Graha Pemilu yang di dalamnya untuk Bawaslu dan DKPP.

"Graha Pemilu dalam konsep kita di situ ada Bawaslu dan DKPP itu satu komplek. Kenapa KPU yang jadi fasilitator KPU, karena pertama secara kontitusional yang disebut Undang-undang adalah KPU. Kedua space penggunaan terbesar adalah KPU," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (19/7/2013),

Menurutnya, KPU mengajukan dua proposal kepada DPR soal kebutuhan gedung baru itu, opsi pertama KPU membeli tanah lalu membangun sendiri. Kedua bisa juga pemerintah menyediakan gedung yang sudah ada tinggal ditempati KPU.

"Jadi proposalnya tidak satu," tuturnya.

Soal argumentasinya, menurut Husni gedung yang ada saat ini sudah tidak memadai antara jumlah pegawai dengan ruangan yang tersedia.

"Yang rutin juga kekurangan, (pegawai) struktural saja belum terfasilitasi semua, belum staf pendukung yang struktural dan pejabat fungsional," ucapnya.

"Kemudian fasilitas pendukung opersional room, pressroom, public room (tidak ada) Kemudian pusat informasi yang masih kecil padahal kita nasional," imbuh Husni.

Hal lainnya adalah rencana menyediakan pusat pendidikan pemilih yang belum dimiliki KPU. Lalu auditorium yang ada masih kecil serta lahan parkir yang sempit.

Kemudian yang tak kalah penting adalah pembangunan operation room yang dicita-citakan KPU, di dalamnya ada pusat data KPU yang dihimpun secara nasional.

"Kita mau buat fasilitas di mana ada peralatan memadai untuk menghimpun publikasi data nasional. Kita nggak punya tempat untuk letakkan data 33 propinsi, nggak ada lagi ruangan. Kemudian merekrut 33 operator," paparnya.

"Tadinya kita targetkan tahun ini bisa membangun karena tahun lalu bisa mengajukan," lanjutnya soal realisasi pembangunan.

(iqb/van)