Fraksi Hanura Dukung KPK Investigasi Proyek Jalur Pantura

Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR RI, Sarifuddin Sudding, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi proyek jalan di daerah Pantai Utara Pulau Jawa (pantura). Pasalnya, proyek yang nyaris tidak pernah selesai dan menjadi sumber kemacetan dari tahun ke tahun tersebut sudah merugikan masyarakat, terutama para pengguna jalan.

Menurutnya, jalur pantura itu menjadi jalur utama distribusi barang, mulai dari hasil bumi, hasil kerajinan sampai produk-produk ekspor. Dengan berlarut-larutnya proyek jalan Pantura sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa, jelas merugikan masyarakat banyak, terutama para pengguna jalur Pantura.

“Kita mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya penyelewengan dalam proyek pantura. Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan mem-back up KPK,“ kata Sudding dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Panjang jalan pantura sendiri mencapai 1.316 km dari Merak di Cilegon, Jawa Barat, hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur. Provinsi yang dilalui ialah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di beberapa daerah, terutama di Jateng dan Jabar, jalanan rusak parah dan penuh lubang sehingga menghambat laju kendaraan.

“Proyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai,” ujar ketua Fraksi Partai Hanura ini.

Sudding mengaku heran, proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Padahal semestinya, sebuah proyek tentu sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan.

“Proyek disitu tiap tahun selalu ada perbaikan tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” tandas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Mukoddas menyampaikan kepada media bahwa KPK tengah menelusuri secara khusus proyek perbaikan jalan di jalur Pantai Utara Jawa, yang intensitas pekerjaannya selalu meningkat menjelang Lebaran. Busyro juga mengungkapkan bahwa dari penelusuran KPK sebelumnya ditemukan ada kejanggalan, serta ditemukan ketidakcocokan anggaran di beberapa daerah. Dari laporan tim Busyro, ada temuan riil yang mencurigakan.

(trq/lh)