"Itu bisa saja terjadi, nanti kita evaluasi," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakpus, Jumat (19/7/2013).
Menurut Husni, KPU tidak menutup mata jika memang ada temuan pengumuman DPS yang bermasalah di beberapa kelurahan, tapi itu dinilai tidak massif hanya kasuistik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi mayoritas baik dan bisa dikonfirmasi," imbuh mantan Ketua KPU Sumbar itu.
Husni mengklaim secara umum pemutahiran daftar pemilih sementara dan pengumumannya mayoritas berjalan baik, terlebih dengan upaya KPU untuk pertama kali membuka sistem online untuk mengecek.
"Kemudian kita masih punya waktu untuk mengoreksi DPS secara bersama-sama, karena parpol diserahkan juga soft copynya dan bisa cek secara terbuka. Jadi relatif terbuka," ucap Husni.
Sebelumnya, LP3ES melansir temuan adanya 87 desa/kelurahan di Maluku yang terlambat mengumumkan DPS, hal itu disebabkan beberapa faktor. Diantaranya kaena DPS belum tersedia, ada juga yang sudah tersedia tapi tidak tahu harus diumumkan dan ada yang karena panitia pendaftaran pemilih belum tersedia.
Tak hanya LP3ES, temuan hampir sama juga didapari JPPR yang memantau di 8 kelurahan di Jakarta. Yaitu ada 2 kelurahan terlambat umumkan DPS, juga ada yang format penyajiannya berbeda-beda antar kelurahan.
(iqb/van)