DPRD DKI Akan Bentuk Pansus Monorel

Jakarta - DPRD DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap proyek pembangunan moda transportasi massal Monorel. DPRD DKI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Monorel agar pembangunan moda transportasi berbasis rel tersebut tidak mangkrak di tengah jalan lagi.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana. Menurutnya, pembentukan Pansus Monorel bertujuan agar proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Dari aspek pembiayaan, kami perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD bila pengerjaan proyek ini gagal dilakukan pihak swasnta. Proyek ini kan tidak ditender, dan sama sekali tidak meminta persetujuan dari DPRD DKI," ujar pria yang akrab disapa Sani ini di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2013).

Sani juga mengatakan, pembentukan pansus ini karena belajar dari pengalaman monorel yang ada di negara lain. Dimana pembanghunan mega proyek tersebut akhirnya menggunakan uang kas negara.

"Kami melihat, di kota lain seperti Kuala Lumpur di Malaysia dan Sidney (Australisa), monorel akhirnya diambil pemerintah. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan monorel. Nah, jangan sampai monorel dibangun menggunakan APBD," katanya.

Nantinya, lanjut Sani, Pansus Monorel ini akan fokus kepada tiga hal utama, yaitu legalitas, pembiayaan dan operasional.

"Karena, dari aspek legalitas, hingga saat ini jalur monorel belum tertuang dalam Perda No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030," kata Sani.

Sementara itu, Sani juga menyoroti rencana Pemprov yang memilih kereta buatan negeri Cina untuk diaplikasikan di Jakarta. Menurutnya lebih baik menggunakan kereta buatan dalam negeri, mengingat keadaan negara yang saat ini sedang krisis finansial.

"Yang kami pertanyakan kenapa pilih produk Cina? Negara lagi krisis begini, sebaiknya menggunakan produk dalam negeri saja. Supaya ada income yang masuk, pajak masuk dan membuka lapangan pekerjaan baru," jelas Sani.

(jor/mad)