Masyarakat Marah pada Koruptor, Lalu Kenapa Mereka Enak Dapat Remisi?

Jakarta - Pemberantasan korupsi menjadi agenda bangsa Indonesia. Tak heran bila upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas. Tapi sayangnya, mereka yang sudah menikmati uang hasil korupsi, walau dibui bisa tetap dapat remisi alias pemotongan masa tahanan.

"Ini bentuk pengkhianatan yang nyata terhadap masyarakat sebagai korban dari kejahatan pelaku korupsi, sebuah bentuk penghinaan terhadap rasa keadilan. Sudah jelas masyarakat marah besar atas vonis ringan koruptor, ini malah ditambah lagi masa pemberian potongan hukumannya melalui program remisi, kemana akal sehatnya?" kata peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia Jamil Mubarok, Selasa (16/7/2013).

Hal itu disampaikan Jamil menyusul dikeluarkan peraturan pelaksana PP 99/2012 yang mengatur bahwa narapidana kasus korupsi yang kasusnya inkcraht sebelum November 2012 bisa mendapat remisi.

"Kami minta referendum langsung dengan masyarakat, setuju atau tidak setuju hukuman koruptor diberikan keringanan melalui remisi? Mana yang lebih banyak dipilih, itu yang dipakai," tantang Jamil.

Menurut dia, beradu logika dan argumen sudah tidak mempan lagi, malah dibuat percuma dan sia-sia oleh pemerintah. Tambah lagi, Komisi III DPR dan pimpinan DPR juga satu ideologi jika urusannya memberikan keringanan hukuman bagi napi koruptor seperti ini.

"Tidak ada reaksi menolak terhadap pemerintah, yang ada justru mendukung sepenuhnya. Masyarakat hanya bisa menyaksikan dan menerima kenyataan pahit ini," tutupnya.


(ndr/mad)