Selesaikan Konflik Mamasa, Pemerintah Kirim Tim Terpadu

Jakarta - Pemerintah Pusat memutuskan untuk mengirim tim terpadu guna menangani konflik di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Tim gabungan terdiri dari Depdagri, Bakorstanal, Polri dan Universitas Hassanuddin, Makasar. Tim ini akan menentukan tapal batas sesuai kehendak masyarakat. Demikian diungkapkan Wakil Presiden M.Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (25/10/2004) malam. Turut hadir Mendagri M. Ma'aruf, Gubernur Sulawesi Selatan HM.Amin Syam, Kapolda Sulsel Irjen Pol Saleh Saaf, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Suprapto dan PJS Gubernur Sulawesi Barat Kuntarto, dll. Kalla mengatakan tim akan berangkat minggu depan, dan akan bekerja selama 2 bulan. Disana, tim akan meneliti secara demokratis pandangan masyarakat mengenai perbatasan sesuai dengan keputusan UU untuk menetukan batas wilayah, yakni UU 11/2002. Terdapat 25 desa yang akan dimintai pendapat. Setelah itu, hasilnya diharapkan dapat menentukan pilihan masyarakat dan akan segere ditentukan tapal batas baru sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah tersebut. Tentunya nasib kecamatan Aralle, Tabulahan dam Mambi (ATM) akan ditentukan akan bergabung dengan kabupaten apa. Secara geografis ATM bergabung dengan Mamasa, tetapi sebagian besar masyarakat ATM menolak bergabung dengan Mamasa. Mereka lebih memilih bergabung dengan Polewali Mamasa (Polmas). (dni/)