Koruptor Dapat Remisi Lebaran, Pemberantasan Korupsi Mundur

Jakarta - PP 99/2012 akhirnya diberi aturan pelaksana. Tapi disayangkan, justru koruptor tertentu, yakni yang kasusnya inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap sebelum November 2012 tetap mendapat remisi. Pemerintah dinilai melunak.

"Kita menyesalkan langkah Menteri Hukum dan HAM membuat surat edaran ini. Paling tidak ini menunjukkan ke publik bahwa pemerintah melunak atau berkompromi terhadap permintaan koruptor," terang aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam keterangannya, Senin (15/7/2013).

Emerson curiga pemerintah melunak karena insiden rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan padahal semestinya pemerintah berani melawan napi narkoba, korupsi, dan terorisme.

"Ini jadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Seharusnya dengan PP diberlakukan, maka otomatis mengikat semua koruptor yang ingin mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat," jelasnya.

Ada jutaan rakyat menjadi miskin karena korupsi, sementara banyak koruptor yang dihukum ringan dan malah mendapat pemotongan hukuman.

"Tidak ada pengecualian, diberlakukan kepada koruptor yang ada sebelum atau sesudah PP ini lahir. Ini pukulan mundur bagi upaya pemberantasan korupsi," tutupnya.


(ndr/gah)