Soal Parsel, Mendagri Serahkan Pada Pejabat Masing-Masing

Jakarta - Untuk memberantas korupsi, ICW mengusulkan para pejabat dilarang menerima parsel. Menanggapi hal itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mohammad Ma'ruf menyerahkan kepada masing-masing pejabat untuk menyikapinya. "Soal hal itu tergantung masing-masing pejabat saja. Tapi yang pasti bagaimana supaya pejabat menunjukkan sikap yang bersih dan bebas dari KKN," kata Ma'ruf.Hal itu disampaikan Ma'ruf di sela-sela melakukan rapat kerja dengan gubernur se-Indonesia di kantor Depdagri. Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (25/10/2004). Rapat kerja dengan Gubernur yang dimulai pukul 13.00 WIB, kini sedang diskors untuk istirahat. ICW berpendapat pemberian parsel berpeluang membuka terjadinya penyuapan. ICW meminta jika tidak dilarang, pemerintah harus membuat aturan yang jelas tentang batas maksimum nilai parcel yang boleh diterima. ICW mengusulkan agar nilai parsel yang masih bisa diterima pejabat di bawah Rp 500 ribu. (iy/)