Berantas KKN, Parsel untuk Pejabat Seharusnya Dilarang

Jakarta - Pemberian parsel menjelang hari Raya telah membudaya di Indonesia. Namun, parsel itu sering diselewengkan sebagai upaya untuk menyuap pejabat. Sebaiknya, Presiden SBY membuat larangan menteri dan pejabat menerima parsel. "Jangan tanggung-tanggung untuk memberantas korupsi. Hal-hal yang memungkinkan untuk upaya penyuapan, seperti pengiriman parsel kepada pejabat pemerintah harus diatur lebih tegas," kata aktivis ICW (Indonesia Corruption Watch) Luky Djani saat dihubungi detikcom, Senin (25/10/2004). Menurut dia, larangan menerima parsel bagi pejabat itu sebaiknya dituangkan dalam Instruksi Presiden. "Intinya, harus jelas aturannya. Misalnya, bisa saja pejabat boleh menerima parsel, asal diatur mengenai batasan harganya. Di atas harga yang ditetapkan, parsel itu dilarang diterima," ungkapnya. Selain itu, juga diatur siapa saja pengirim parsel yang boleh diterima. "Kalau yang mengirim mertua, silakan saja. Tapi, kalau yang mengirim pengusaha, misalnya, itu harus diteliti, karena bisa saja ada unsur penyuapan," jelasnya. Aturan-aturan seperti ini, kata Luky, perlu diberlakukan juga sampai pejabat eselon I dan II. Karena pejabat eselon I dan II, juga berpeluang untuk melakukan KKN, karena banyaknya proyek-proyek pemerintah. Sebenarnya, lanjut Luky, ketentuan pemberian bingkisan atau parsel sudah diatur dalam gratifikasi UU Korupsi nomor 20/2001. Di dalam UU dijelaskan mengenai bingkisan yang bisa boleh dan tidak boleh diterima pejabat. Namun, untuk lebih menegaskannya, kata Luky, perlu ada instruksi presiden. "Sekarang, suap itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga barang. Seperti tiket pesiar, ongkos naik haji, dan lain-lain. Bisa saja, Inpres itu memberikan batasan, bahwa bingkisan yang boleh diterima harus di bawah Rp 500 ribu, misalnya. Kalau parsel yang diterima lebih dari jumlah itu, maka harus ada kewajiban melapor kepada atasannya," ujarnya. Menurut Luky, bisa jadi parsel zaman sekarang yang dikirimkan ke pejabat dalam bentuk barang yang luar biasa. "Sekarang saja, di pernikahan anak pejabat ada orang yang menyumbang kunci mobil. Tidak tertutup kemungkinan parsel juga seperti itu. Kalau memang ada, si pengirim tentu ada maunya," terangnya. (asy/)