Ahok Bantah Bazar Ramadan Monas Kerjasama dengan Pemprov

Jakarta - Penyelenggara bazar Ramadan di Monas, Nusantara Adimarga menyebut pihaknya telah bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk menggelar acara itu. Namun Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama membantahnya.

"Itu bukan punya kita," kata pria yang akrab disapa Ahok ini di kantor Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2013) malam.

Ahok mengakui pihak penyelenggara memang sudah menyerahkan surat izin kegiatannya kepada Pemprov DKI melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Pihak penyelenggara diberi saran agar tidak menerapkan sistem sewa pada para pedagang tersebut.

"Jadi kita bilang, seharusnya anda tidak boleh menyewakan," ujar Ahok.

Namun Ahok mengaku belum menerima hasil rapat pihak penyelenggara dan dinas tersebut hingga saat ini. "Dia cuma minta izin sama kita. Kita belum bahas saja dia sudah kirim masukin barang. Dia rapat dengan Dekranasda, tapi nggak pernah ada hasilnya. Nggak pernah lapor sama kita," ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Divisi Acara Bazar Ramadan Monas Fair, Ponco Hoetomo mengatakan acara tersebut adalah kerjasama pihak Nusantara Adimarga selaku penyelenggara dan pemprov DKI. Sebagai kompensasi, Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Prov DKI Jakarta disediakan stand secara gratis. Normalnya, untuk stand berukuran 3x3 m, penyewa dikenakan biaya sekitar Rp 8 hingga Rp 13,5 juta.

"Ini memang bekerja sama dengan pemerintah terkait perizinan. Selain itu, kita bukakan stand 5 perwakilan wilayah Dekranasda Jakarta dengan gratis," kata Ponco.

Acara Bazar Ramadan ini berlangsung mulai 10 Juli hingga 4 Agustus 2013. Sekitar 260 tenant yang ikut serta. Termasuk di dalamnya, Dekranasda yang memajang berbagai bentuk kerajinan dan baju batik.

(bil/mok)