Cegah Kasus 'Bang Maman', Paket Buku Gratis Kurikulum 2013 Termasuk LKS

Jakarta - Masih ingat cerita kontroversial 'Bang Maman dari Kali Pasir' dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk kelas 2 SD? LKS itu dipersoalkan karena mengandung kata 'istri simpanan'. Kini, pengadaan LKS disertakan dalam paket buku gratis untuk Kurikulum 2013.

"Harga LKS dulu berapa? Rp 7 ribu sampai Rp 10 ribu kan? Kaya gimana bentuknya LKS? Yang kiwir-kiwir (tipis), kan begitu. Nah buku yang kita desain itu sudah kita masukkan LKS di dalamnya," jelas Mendikbud M Nuh.

Hal itu diungkapkan M Nuh di acara Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru Sasaran Sekolah Dasar di gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Jl Nangka, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2013). Acara itu dihadiri 400 guru tingkat SD di Provinsi DKI Jakarta.

Dengan buku ajar yang termasuk LKS itu, diharapkan para siswa tak perlu lagi terbebani untuk membeli LKS. Selain itu, materi LKS juga bisa lebih dikontrol Kemendikbud sehingga kasus 'Bang Maman dari Kali Pasir' tidak terulang lagi.

"LKS ini siapa yang mengontrol? Nggak ada yang mengontrol. Nah muncul kan tuh Bang Maman, Bang Mimin itu kan di LKS, bukan di buku teks. Buku yang sekarang itu sebenarnya buku yang berbasis aktivitas sehingga sekaligus jadi working sheet (lembar kerja)," kata dia.

Nuh menambahkan untuk tingkat SD, tiap semester total ada 8-10 buku pelajaran yang memuat LKS. Nanti buku ini akan diberikan gratis untuk kelas 1-3, dan dipinjamkan untuk kelas 4 ke atas.

"Karena tidak mungkin mengendalikan anak-anak untuk tidak mencoret-coret. Tapi untuk kelas 4 memungkinkan untuk dipinjamkan," imbuhnya.

Pengadaan buku gratis itu, lanjut dia, awalnya dari pusat dengan dana diambil dari APBN. Selanjutnya akan dievaluasi. Tak menutup kemungkinan pengadaan buku gratis dialihkan ke pemerintah daerah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau dana lain di Kemendikbud.

"Minimal orang yang tadinya harus beli LKS sendiri sekarang ini bisa kita tutup. Tapi kalaupun ada pengayaan itu tidak kita larang, tapi harus rasional. Intinya yang paling pokok itu adik-adik kita memiliki buku, menerima buku secara gratis. Esensinya itu, apa pedanaan kita memakai DAK, BOS, atau Kemendikbud," jelas mantan Rektor Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) ini.

(nwk/nrl)