SBY Diminta Prioritaskan Reformasi Sektor Hankam

Jakarta - Presiden Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono diminta memprioritaskan penuntasan reformasi pertahanan dan keamanan (hankam). Pasalnya, hankam dinilai adalah indikator utama kesuksesan Kabinet Indonesia Bersatu."SBY tidak bisa dan boleh menempatkan ancaman global hanya sebagai beban Menko Polkamhum dan Menhan tapi juga harus lintas departemen."Penjelasan tersebut disampaikan Direktur eksekutif Pokja Reformasi Pertahanan Propatria, T Hari Prihartono, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (25/10/2004)."Kesuksesan reformasi ini akan menentukan Indonesia dalam mengatasi masalah seperti instabilitas dalam negeri, ancaman teroris dan kejahatan lintas negara lainnya," tukasnya. Hari mengungkapkan, penuntasan reformasi militer bisa dilakukan antara lain dengan cara membuat cetak biru regulasi politik pertahanan negara, melengkapi kebijakan pertahanan negara dan melakukan konsolidasi Dephan serta regenerasi TNI. "Sehingga militer nantinya tidak lagi dibebani dengan masalah politik dan ekonomi," tegasnya.Selain itu, lanjut dia, dalam konteks keamanan dalam negeri, SBY harus merevitalisasi tugas Polri dan mengoptimalkan dalam masalah kamtibmas."Kebijakan ini penting dilakukan agar polri bisa terarah dan jelas dalam melaksanakan tugas secara efektif," tandasnya.Mengenai keinginan Menhan Juwono Sudarsono yang ingin memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, Hari menilai hal tersebut merupakan langkah awal yang baik. "Itu terobosan penting tapi jangan sampai hanya ditingkat gagasan saja," tukasnya.Pasalnya, kata Hari, di dalam internal Dephan sendiri masih banyak masalah yang harus diselesaikan. "Juwono juga harus melakukan revitalisasi Dephan karena saat ini masih ada hubungan yang tidak harmonis dengan Mabes TNI.""Yang jelas, struktur Dephan harus segera dirombak sehingga Dephan bisa fokus dalam bidang kajian dan hanya menekankan dalam kebijakan startegis pertahanan saja," demikian Hari. (ton/)