Dukung Revisi UU Pilpres, Hanura: Agar Capres Bisa Lebih Banyak

Jakarta - Fraksi Partai Hanura termasuk yang setuju agar UU Pilpres direvisi, terutama soal besaran angka Presidential Treshold (PT) Ketua Fraksi Hanura Syarifudin Sudding, menilai dengan PT yang lebih kecil maka akan lebih banyak peluang capres yang muncul.

"Saya kira lebih banyak calon (presiden) nanti itu semakin baik, membuka ruang kepada publik dalam penilaian," kata ketua Fraksi Hanura Syarifudin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2013).

Hanura berharap fraksi-fraksi lain tidak mengedepankan ego kemudian terjadi tirani dengan kesepakatan mayoritas. Menurutnya, yang terpenting bagaimana mengedepankan persoalan untuk kepentingan bangsa.

"Kami berharap tidak ada lagi namanya presidential threshold, tapi bagaimana parpol yang lolos di parlemen berhak mengajukan capres, dan tidak mengatur lagi yang penting lolos di parlemen," tuturnya.

"Ini sesuai amanat konstitusi pasal 6 A tidak mengatur presidential threshold, parpol kan berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden," imbuh anggota komisi III itu.

Sudding menilai Undang-undang ini sangat urgen, bukan saja sekedar perubahan presidential threshold, tapi juga mengatur presiden diberikan amanat melepaskan jabatannya di partai politik tidak boleh rangkap jabatan.

"Karena jika rangkap jabatan tidak optimal dalam melayani masyarkat," ucapnya.

(trq/lh)