Bakal Capres Demokrat Harus Teken Pakta Integritas

Jakarta - Partai Demokrat siap menggelar konvensi untuk menentukan bakal calon jagoannya dalam kompetisi Pilpres 2014. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, menerangkan secara umum kandidat capres harus mengikuti aturan yang berlaku di Partai Demokrat.

"Ada hal-hal menyangkut pakta integritas yang harus ditandatangani. Intinya semua yang dilakukan Partai Demokrat terhadap kadernya seperti pakta integritas dan sebagainya diberlakukan juga (kepada kandidat cares)," kata Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2013)

Max menerangkan, komite konvensi tinggal menetapkan syarat spesifik untuk kandidat yang akan maju dalam konvensi nantinya, sementara ini komite konvensi akan menjalankan apa yang sudah menjadi garis partai.

"Tinggal kriteria mengenai pendaftaran dan sebagainya (yang masih disusun komite). Karena ini semi terbuka, jadi pendaftar juga melalui harus melalui seleksi komite, tidak full terbuka," tuturnya.

Soal pakta integritas itu, Max melanjutkan itulah yang juga memastikan tokoh-tokoh yang bermasalah dengan hukum tidak bisa mencalonkan diri di konvensi, termasuk mantan ketua umum Anas Urbaningrum.

Bakal Capres Demokrat Harus Teken Pakta Integritas

Partai Demokrat siap menggelar konvensi untuk menentukan bakal calon jagoannya dalam kompetisi Pilpres 2014. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, menerangkan secara umum kandidat capres harus mengikuti aturan yang berlaku di Partai Demokrat.

"Ada hal-hal menyangkut pakta integritas yang harus ditandatangani. Intinya semua yang dilakukan Partai Demokrat terhadap kadernya seperti pakta integritas dan sebagainya diberlakukan juga (kepada kandidat cares)," kata Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2013)

Max menerangkan, komite konvensi tinggal menetapkan syarat spesifik untuk kandidat yang akan maju dalam konvensi nantinya, sementara ini komite konvensi akan menjalankan apa yang sudah menjadi garis partai.

"Tinggal kriteria mengenai pendaftaran dan sebagainya (yang masih disusun komite). Karena ini semi terbuka, jadi pendaftar juga melalui harus melalui seleksi komite, tidak full terbuka," tuturnya.

Soal pakta integritas itu, Max melanjutkan itulah yang juga memastikan tokoh-tokoh yang bermasalah dengan hukum tidak bisa mencalonkan diri di konvensi, termasuk mantan ketua umum Anas Urbaningrum.

"Saya pikir terbuka, tapi dia yang ikut seleksi harus menandatangani pakta integritas yang di dalamnya menyebut bila menjadi tersangka dalam kasus pidana harus mundur," tegas anggota Komisi I DPR itu.

(bal/lh)