Pemilu Sudah Dekat, PAN Tolak Revisi UU Pilpres

Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR siang ini akan mengadakan rapat pengambilan keputusan soal Undang-undang Pemilu Presiden (Pilpres). Fraksi PAN menolak usulan revisi UU Pilpres karena Pemilu 2014 sudah dekat.

"PAN beranggapan bahwa ini waktunya sudah mepet, isunya kan cuma bergerak di level presidential treshold (PT). Kalau PT diubah bisa ada judicial review, lama lagi," kata ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Menurutnya, aturan seperti UU Pemilu dan UU Pilpres harus juga diberlakukan untuk jangka waktu yang panjang, jangan sedikit-dikit diubah setiap kali Pemilu.

"Kita harus mulai belajar aturan itu harus long term. Bayangkan kalau diubah-ubah terus aturan itu, UU Pemilu, UU Pilpres. Kita mau tetap aja tidak ada perubahan," ungkapnya.

Sementara terkait besaran Presidential Treshold sebesar 20 persen, menurut Tjatur dengan PT sebesar itu maka Pilpres hanya akan berlangsung dalam satu putaran.

"Kalau PT kecil maka dua putaran, biayanya mahal (kalau dua putaran), hasilnya sama aja. Pemilu 2004 PT kan 2,5 persen, hasilnya sama saja dengan kemarin (SBY terpilih lagi di 2009)," ungkap wakil ketua komisi III itu..

"Kita nggak pikir jegal menjegal, kita maunya satu putaran. Internal partai aja diperbaiki cari kader (capres) terbaik yang rakyat respek," imbuhnya saat ditanya PT kecil menjegal kandidat capres lain.

(iqb/lh)