Kabinet SBY Harus Miliki Perspektif Hukum yang Sama

Jakarta - Semua anggota Kabinet SBY, khususnya tim hukum, harus memiliki perspektif dan visi yang sama. Perbedaan perspektif akan menghambat penyelesaian tugas mereka.Demikian disampaikan praktisi hukum, Bambang Wijoyanto, dalam sebuah forum diskui di Marios Place Cafe, Jl. HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2004).Bambang mencontohkan perbedaan perspektif yang terjadi antar Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh dan Menteri Kehakiman dan HAM Hamid Awaluddin. Abdul Rachman mengatakan dirinya akan mengumpulkan dan merumuskan kasus-kasus yang mendapat perhatian khusus. Dia juga akan membentuk tim yang akan mengevaluasi seluruh SP3 keluar.Menurut Bambang, niatan Jaksa Agung ini tidak didukung dengan agenda Menkeh & HAM. Hamid, kata Bambang, malah ingin berkonsentrasi pada masalah imigrasi."Itu kan tidak ada hubungannya dengan korupsi. Jadi kalau saya lihat, bukan cuma chemistrynya yang tidak ada, tapi juga perspektifnya tidak sinkron," katanya.Padahal, lanjut Bambang, untuk memberantas KKN dan menegakkan supremasi hukum, Jaksa Agung tidak bisa bekerja sendirian. Jaksa Agung harus dibantu oleh instansi hukum lainnya, seperti Depkeh & HAM dan Polri."Jadi diperlukan intergrated criminal justice system. Ketika Jaksa Agung hanya bekerja sendiri, sementara tim lainnya belum jelas dan kredibilitasnya diragukan, maka keseriusan gerakan anti korupsi patutdipertanyakan," tegas Bambang.Lepas dari itu, Bambang mengakui figur Abdul Rachman sebagai Jaksa Agung merupakan pilihan yang tepat. Alasannya Abdul Rachman memiliki track record yang bagus. (djo/)