Fraksi Gerindra Tak Akan Halangi Pencapresan Jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) harus mengantongi izin dari DPRD DKI jika ingin nyapres. Meski tak menghalangi, tapi Fraksi Gerindra DPRD DKI berharap Jokowi menyelesaikan tugas dulu di DKI sebelum nyapres.

"Kalau menurut saya, ini menurut pemikiran kami, bicara soal capres Jokowi, kami merasa amanah Jakarta belum dijalani dengan baik, jalanin dulu lah dengan baik, kalau sudah selesai, baru (nyapres). Tapi itu kan tergantung pribadinya Pak Gub (Jokowi). Selesaikanlah tugasnya dulu. Itu pemikiran kita," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, M. Sanusi, kepada detikcom di Kantor DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2013).

Namun kalau Jokowi tetap mau nyapres tentu saja ada mekanisme yang harus ditempuh. Lobi-lobi politik harus ditempuh Jokowi bersama partai pendukung untuk memuluskan pencapresan.

"Itu kan normatif, secara UU, khusus untuk ibukota DKI, gubernur yang menjadi capres memang wajib mengundurkan diri. Itu hanya ada di Jakarta saja, di daerah lain kan tidak seperti itu. Nah, suratnya harus disetujui oleh dewan. Disetujui apa enggak itu kan lobi politik, hanya masalah komunikasi politik saja," katanya.

Saat Jokowi sudah bulat tekad nyapres, Gerindra tak akan menghalangi. Karena setiap orang punya hak konstitusional untuk memilih dan dipilih.

"Kalau memang mau maju ya mau diapain lagi," ujar Sanusi.



(van/nrl)