Pengamat Timur Tengah: Kudeta Militer Bisa Perparah Kondisi Mesir

Jakarta - Kudeta militer terhadap presiden Mesir, Mohamed Morsi, menjadi preseden buruk bagi pembangunan demokrasi. Aksi militer tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak bisa saling menahan diri. Kudeta ini bisa makin memperparah keadaan Mesir.

Menurut Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hery Sucipto, apa yang terjadi di Mesir karena komplikasi permasalahan yang dihadapi rakyat Mesir.

"Sejak tumbangnya diktator Hosni Mubarak oleh gerakan rakyat 'Arab Spring' dua tahun lalu, rakyat Mesir punya harapan besar perubahan hidup mereka. Pemilu demokratis dan bebas pertama kali di negeri itu pun digelar, menghasilkan presiden sipil pertama, espektasi rakyat makin besar," papar Hery kepada detikcom, Jumat (5/7/2013).

Sayangnya, lanjut dia, harapan yang sangat besar itu tidak mampu ditangkap dengan baik oleh pemerintahan yang dikuasai Ikhwanul Muslimin pimpinan Morsi tersebut.

Akibat hal itulah, kata dia, rakyat yang sudah tidak sabar dan sulit dalam memenuhi kehidupannya, semakin marah dan menuntut Morsi turun. Militer yang punya pengaruh besar, tidak ingin kondisi semakin chaos.

"Meski demikian, tetap saja tindakan militer fatal, tidak bisa dibenarkan dan harus dikutuk. Kudeta, apapun alasannya, sangat membahayakan dan menghancurkan harapan membangun demokrasi yang baik," katanya.

Karena itu, lanjut dia, bila Morsi diturunkan, seharusnya melalui mekanisme konstitusi, yakni parlemen, dan adakan pemilu dengan cepat. Kudeta bukan solusi, justru hanya akan memperparah keadaan.

"Pasca kudeta, masalah bukan berarti selesai. Justru yang akan dihadapi bangsa Mesir, akan semakin rumit, karena rakyat di Mesir tak peduli siapa pemimpin mereka. Mereka hanya ingin hidup sejahtera dan terjangkau kebutuhan kehidupannya. Dan untuk memenuhi itu, dalam kondisi Mesir yang chaos seperti saat ini, butuh waktu panjang," pungkasnya.

(asy/nrl)