PD Hanya 1 Menteri, SBY Langgar Kelaziman Politik

Jakarta - Sikap Presiden Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya menempatkan satu orang kader Partai Demokrat (PD) dalam kabinet dinilai telah melanggar kelaziman politik. Pasalnya, PD merupakan partai yang 'berkeringat' dalam pilpres lalu."Terlepas SBY memiliki hak prerogatif, tapi sikap itu adalah hal yang tidak lazim jika tidak masukan partainya sendiri. Dan lebih mendengarkan suara parpol lain."Demikian ungkap pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (23/10/2004).Hal ini dikatakan Ikrar menanggapi adanya kekecewaan dari kader PD atas kebijakan SBY yang hanya memasukkan 1 dari 9 nama calon menteri yakni Taufik Effendi sebagai Menneg Pemberdayaan Aparatur Negara.Menurutnya, penempatan sejumlah kader PD dalam kabinet bukanlah salah satu persoalan KKN. "Sangat wajar kalau partai yang mengajukan SBY menjadi presiden mendapatkan beberapa kursi menteri karena di negara-negara lain juga tidak ada yang mau berikan jatah menteri di kabinet ke parpol lain," tukasnya.Ikrar mengungkapkan, adanya kondisi ini menunjukkan bahwa PD bukanlah partai penguasa. "Dari sisi mana Partai Demokrat bisa bilang seperti itu karena komposisi dalam kabinet saja sedikit. Dan PD bukanlah partai yang menetukan arah yang akan dituju," tandasnya.Ia menambahkan, wajar bila PD saat ini mempertimbangkan untuk menarik dukungan kepada SBY. "Sangat wajar kalau mereka menarik dukungan karena ternyata SBY lebih mengakomodasi partai yang baru masuk setelah pemilu usai seperti PAN, PKS," paparnya.Dan bila hal itu terjadi, lanjut Ikrar, bukan tidak mungkin akan terbentuk koalisi kebangsaan plus. "Dan kalau terjadi maka kondisi perpolitikan indonesia akan spektakuler sekali," demikian Ikrar Nusa Bhakti. (fab/)