Mereka yang Protes Deklarasi Wiranto-HT

Jakarta - Partai Hanura telah mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan capres. Namun hanya sehari setelah deklarasi, sejumlah elite Hanura 'menggugat' pengukuhan duet Wiranto-HT. Siapa saja mereka?

Yang paling keras melawan deklarasi Wiranto-HT adalah Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier. Tanpa tedeng aling-aling, Fuad berani menyebut deklarasi Wiranto-HT tidak sah!

"Saya kira tidak sah, mekanisme apa yang dipakai? Kenapa tiba-tiba? (Hanya) SMS-SMS saja yang dipakai," kata Fuad Bawazier, Rabu (3/7/2013).

Fuad menyebut deklarasi Wiranto-HT tidak sesuai dengan AD/ART partai. Sesuai AD/ART, harusnya keputusan penting sekelas penetapan capres harus melalui Rapimnas.

Orang lain yang termasuk kecewa deklarasi Wiranto-HT adalah eks Ketua Bappilu Partai Hanura Yuddy Chrisnandi. Hanya sehari setelah jabatannya sebagai Ketua Bappilu diambil alih HT, dia melihat HT duduk sebagai cawapres Wiranto. Yuddy tak mau blak-blakan frontal, tapi dia membenarkan banyak followernya di twitter memberikan penilaian.

"Dengan melejitnya Pak HT, baru masuk menjadi Ketua Dewan Pakar, terus menjadi Ketua Bappilu, kemudian baru sehari menjadi ketua Bappilu dideklarasikan menjadi cawapres. Tentunya mendapat sorotan tajam dari penggiat politik, akademisi, dan masyarakat awam," kata Yuddy.

Berikutnya, Elza Syarief memang tak mau blak-blakan soal kekecewaannya. Namun dia mengaku kaget deklarasi Wiranto-HT dilakukan di puncak acara pembekalan caleg Hanura.

"Ini kan mestinya dibicarakan ya, mungkin pembicaraannya dari DPD dan sebagain DPP. Biasanya memang melalui Rapimnas," kata Elza.

Elite Hanura lain memilih diam saja. Namun pergerakan di internal Hanura semakin memanas. Seorang pimpinan DPP Hanura yang tak mempermasalahkan deklarasi Wiranto-HT, berani menilai deklarasi ini belum final.

"Itu kan baru pengajuan saja. Kan memang belum waktunya. Nanti akan ada pertemuan lagi dengan DPC-DPC untuk membicarakan hal ini. Jadi belum final," kata Ketua DPP Hanura, Ali Kastella.

Namun bagi Hanura perbedaan pandangan ini dianggap hal yang wajar. Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin yang menampik deklarasi Wiranto-HT inkonstitusional menilai dinamika politik adalah hal wajar di partai yang sedang tumbuh besar.

"Perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. Ini juga terjadi di semua parpol. Tidak semua orang Golkar mendukung Pak Ical, tidak semua orang PDIP mendukung Ibu Mega," kata Saleh diplomatis.

(van/nrl)