SBY Diminta Investigasi Menteri yang Bermasalah
Jumat, 22 Okt 2004 16:37 WIB
Jakarta - Presiden Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono diminta menginvestigasi sejumlah menteri yang bermasalah. Pasalnya, bukti-bukti keterlibatan menteri tersebut sudah ada."Kita harus menggugat dan menagih janji SBY yang akan melakukan perubahan," ujar Sekjen Tranparency International Indonesia (TII) Emmy Hafild seusai menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi di Gedung DPR/MPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (22/10/2004).Emmy mencontohkan ada menteri yang terlibat penyelewengan dana BLBI. "Apalagi ada 2 orang terlibat penyuapan di DPR yang salah satunya menyangkut Perpu Pertambangan di Hutan Lindung kok dijadikan menteri," kata dia.Dirinya melihat dalam menyusun kabinet, SBY mengalah dalam menghadapi tekanan parpol. "Kita kini hanya berharap SBY tidak mengalah juga dalam pemberantasan korupsi. Saya takut rakyat kecewa dengan sistem demokrasi karena presiden yang dipilih langsung malah seperti ini," tukasnya. Menurutnya, yang penting dalam 100 hari pertama, SBY harus membersihkan menteri yang bermasalah tersebut dari kabinet. "Karena di Indonesia pemberantasan korupsi itu mekanismenya top down," paparnya. Selain itu, lanjut dia, SBY juga harus menuntaskan beberapa korupsi besar di masa lalu seperti kasus Soeharto. "Harta Soeharto harus mulai ditelusuri kalau tidak maka SBY akan terus terbelenggu masa lalu," tandasnya. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, kata Emmy, memang bisa diharapkan untuk mengusut kasus korupsi. "Tapi, sistem pembuktian yang dipakai kejagung sekarang adalah sistem kuno yang sudah tidak dipakai lagi di negara lain sehingga ini harus dikoreksi dulu," demikian Emmy Hafild.
(ton/)











































