"Kemungkinan ada sekitar 50 TB (terabyte) jumlah server yang akan kita siapkan. Data itu kita dapat juga dari semua data yang diakumulasikan dari seluruh kecamatan dan provinsi di seluruh Indonesia," ujar ketua KPU Husni Kamil Malik usai menghadiri diklat tahap II caleg PDIP di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakpus, Selasa (2/7/2013).
Menurutnya untuk integrasi data dari seluruh wilayah Indonesia tentunya KPU membutuhkan koneksi internet yang mumpuni.
"Ada web yang tidak aktif karena pengelolanya kurang dalam SDM. KPU sudah adakan tapi belum berjalan dengan baik. Itu kapasitas bandwithnya yang kurang yang dihadapin. Dan sebagian lain belum mengadakan. Nanti semua akan diperbaiki dan ditambah," jelasnya.
"Kita usahakan supaya ada Interlink antara web KPU secara nasional dengan kabupaten/kota. Kemudian juga adanya struktur pengelolaan yang lebih kuat dibanding yang lalu," tambah Husni.
Publikasi hasil penghitungan suara, menurut Husni akan dilakukan secepat mungkin. Dengan koneksi internet yang ditambah, hasil penghitungan suara akan dipublikasikan dari KPU Kabupaten/kota.
"Publikasinya dilakukan setelah 1 jam penghitungan suara di TPS. Dan itu mungkin dilakukan dari TPS terdekat dari KPU kabupaten/kota, dan itu kan sudah bisa online," jelas Husni.
KPU menghendaki ada operator di KPU tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang mengelola setipa hari. Mereka memberikan informasi tentang perkembangan di daerah dan mempublikasi bagian-bagian penting dari penyelenggaran pemilu di daerahnya dan di daerah lain yang menjadi pembelajaran bagi mereka.
"Dan itu nanti kita kelola secara nasional, nanti kita kumpulkan kemudian ada informasinya," tuturnya.
Sementara untuk anggaran, KPU menganggap tidak ada masalah yang berarti. "Anggaran sampai saat ini terpenuhi semua, tidak dipotong, malah ditambah Rp 77 miliar,".
KPU mempersiapkan 531 jaringan website secara nasional untuk menghadapi Pemilu 2014. Jaringan KPU nasional itu dirancang untuk publikasi tahapan Pemilu terutama hasil pemilihan.
"Kita sedang membangun 531 jaringan website di 33 propinsi, sebanyak 497 website di tingkat kabupaten kota. Sekitar 50 persen sudah aktif di kabupaten kota," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik waktu itu.
(rni/jor)











































