Pejabat Harus Diaudit Kekayaannya Setiap Tahun

Jakarta - Agar efektif menanggulangi KKN, pejabat harus diaudit kekayaannya. Akan lebih baik lagi jika dilakukan setiap tahun."Janji-janji SBY-JK cukup banyak. Salah satunya semua pejabat harus diaudit kekayaannya, tapi yang lebih penting lagi darimana asal kekayaannya. Akan lebih baik jika setiap tahun dilakukan audit, jadi akan lebih efektif penanggulangan KKN."Demikian dikatakan praktisi hukum Bambang Widjojanto dalam diskusi obrolan Pemilu bertajuk 'Merespons susunan kabinet baru' di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Jumat (22/10/2004)."Akan lebih baik jaksa agung menyelesaikan kasus-kasus lama dulu, seperti kasus korupsi perbankan, DPR, pelayanan publik, tapi lebih baik ditangani lebih dulu kasus korupsi di lembaga pelayanan publik," ujarnya.Karena bila dapat diselesaikan, lanjut dia, pelayanannya akan lebih baik dari sebelumnya. Saat ini para menteri lebih baik melakukan program awalnya kalau dia serius."Mau nggak sih para menteri diaudit kekayaannya dan darimana asalnya," kata Bambang setengah bertanya. "Kekayaannya harus dikaitkan dengan wajib pajak. Kira-kira menteri kita wajib pajak nggak sih," ujarnya lagi bertanya-tanya.Optimis terhadap Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh? "Saat ini ibarat makanan yang ada di meja. Apa yang bisa didorong agar mereka bisa menjalankan programnya. Harapan pada jaksa agung, saya memberi harapan positif dengan berbagai catatan," katanya.Tapi anda optimis nggak? "Saya belum melihat programnnya. Kalau saya sudah melihat programnya baru saya tahu dan bisa memberikan pendapat," demikian Bambang. (sss/)