"Kami belum mendapat surat yang menyatakan kami dikeluarkan dari koalisi," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid saat dihubungi, Selasa (7/6/2013).
Hidayat menjelaskan, kode etik parpol di nomor 5 mengatur soal adanya tindakan presiden sebagai ketua setgab untuk memutuskan nasib menteri asal parpol koalisi.
"Code of conduct menyatakan presiden membuat keputusan atas menteri. Keputusan presiden sampai saat ini belum kami terima," ujar dia.
Di koalisi, hubungan PKS dengan anggota Setgab memang renggang. Penolakan Fraksi PKS atas kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah jadi penyebab utamanya.
Meski banyak anggota koalisi menyebut PKS otomatis tidak lagi berada di koalisi, tapi Presiden SBY belum memutuskan keberadaan 3 menteri PKS di kabinet.
(fdn/van)











































