PAN Tetap Minta Pengesahan RUU Ormas Ditunda

Jakarta - Jelang pengesahan RUU Ormas dalam rapat paripurna hari ini, Fraksi PAN tetap dalam posisi awal menolak pengesahan RUU Ormas atau menunda untuk dikaji sekali lagi. PAN berpendapat masih banyak substansi yang bermasalah.

"Sikap Fraksi PAN terhadap RUU Ormas sejak awal Fraksi PAN usulkan untuk menunda atau belum menyetujui karena ada beberapa hal penting berkaitan dengan pasal-pasal di RUU Ormas," kata Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Menurutnya, RUU Ormas justru harus menguatkan pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, jangan sebagai alat politik kekuasaan.

Kedua, definisi ormas dan yayasan dan lsm hrs dipisahkan. Tdk boleh dibatasi dan diintervensi negara, krn yayasan dan lsm berpikir independen dan kritis.

"Kedua, definisi Ormas, yayasan dan LSM sebaiknya dipisahkan. Karena Ormas dan LSM merupakan civil society yang punya peran dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi tidak boleh dintervensi negara karena merupakan kekuatan independen yang kritis," tuturnya.

Meski demikian, PAN tetap menilai perlu diatur Ormas dan LSM tapi jangan membelenggu fungsi Ormas dan LSM. "Dari rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, dan Ormas semua menegaskan untuk menunda atau belum menyetujui terhadap RUU Ormas ini," ucapnya.

"Di paripurna nanti sebaiknya ditunda dulu dengan pertimbangan jangan sampai terjadi konflik sosial dan konflik horizontal. Sebaikanya stake holder punya cara berpikir dan pemahaman yang sama. Yang tidak kehendaki itu adalah kebebasan yang tidak bertanggungjawab," imbuh Viva.


(bal/van)