Tak Ada Tuslah, Bus Ekonomi Dikenai Tarif Atas & Bawah
Jumat, 22 Okt 2004 14:40 WIB
Jakarta - Departemen Perhubungan tidak akan memberikan tuslah untuk tarif angkutan Lebaran 2004. Sebagai penggantinya, pemerintah menerapkan pola tarif bawah dan tarif atas bagi bus kelas ekonomi. Sedangkan tarif bus nonekonomi diserahkan kepada operator.Hal ini diutarakan Kepala Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sulaksono kepada detikcom di ruang kerjanya di Dephub, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (22/10/2004) siang.Dijelaskan Djoko, hingga kini pihaknya belum menentukan tarif untuk angkutan lebaran. Namun saat ini sudah ada usulan kenaikan tarif sebesar tujuh persen untuk bus ekonomi antarkota antarprovisi (AKAP), yakni Rp 63 per penumpang per kilometer menjadi Rp 67,5 per penumpang per kilometer. Ini adalah harga dasar. Namun dalam situasi ramai seperti arus mudik dan arus balik lebaran operator bus diizinkan menaikkan tarif hingga 20 persen. Sebaliknya pada saat sepi operator bus boleh menurunkan tarif sampai 20 persen dari harga dasar."Mekanisme ini berbeda dengan tuslag seperti tahun-tahun sebelumnya. Bedanya kalau tuslah dikenakan semasa angkutan lebaran saja, kalau ini untuk seterusnya," ujar Djoko.Untuk nonekonomi, lanjut Djoko, ditentukan oleh operator. Tapi tarifnya harus diumumkan ke masyarakat, yakni dipasang di loket pembelian. Sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi tersebut dengan baik.Dijelaskan, untuk angkutan darat tela disiapkan 30 ribu lebih bus reguler dan 3.000 bus cadangan. "Bus bantuan belum ditentukan. Tapi diharapkan bisa diatasi tanpa bus bantuan, karena banyak penumpang lari ke angkutan udara," ujar Djoko.Menurut Djoko, untuk angkutan lebaran Garuda Indonesia menyediakan 55 pesawat, Merpati Airlines 34 pesawat, Bouraq 8 pesawat, Mandala Airlines 15 pesawat, Sriwijaya Air 3 pesawat, DAS Air 18 pesawat, Bali Air 6 pesawat, Pelita Air 5 pesawat, Lyon Air 20 pesawat, Trigana Air Service 4 pesawat, dan Jatayu Air 11 pesawat.Namun tentang frekuensi penerbangan masing-masing perusahan, Djoko mengaku belum memilikinya. "Yang jelas sesuai yang dibutuhkan," katanya.
(gtp/)











































