.webp)
"Tarif mau dinaikan, jaminan buat penumpang apa, tidak kebut-kebutan, keamanan bagi perempuan malam hari apa, kayak gitu apa jaminannya, masak penumpang terus yang dikorbanin," kata Wakil Ketua DPRD Triwisaksana di DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2013).
Politisi PKS yang akrab disapa Sani ini menambahkan, sudah seharusnya pemerintah melindungi masyarakat. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan pelayanan saat warga di atas angkutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, DPRD justru membela warga Jakarta dengan mendesak perbaikan pelayanan publik. Penundaan tarif ini hanya merugikan operator angkutan saja.
"Kan itu pengusaha, pengusaha kan duitnya banyak, rakyat ada nggak? Yang paling penting itu. Masak tega sih, BBM naik, sembako naik? Mau puasa, mau lebaran mau tahun ajaran baru," gugatnya.
Saat ini, DPRD masih menunggu Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyerahkan konsep jaminan pelayanan publiknya. Ia tidak memperdulikan jika imbas dari penundaan tersebut akan terjadi kenaikan tarif secara sepihak.
"Ya itu urusannya Dishub dong. Katanya mereka mau segera. Ya tinggal bolanya ada disana," tuturnya.
Pemprov DKI telah merumuskan tarif angkutan baru sejak tanggal 25/6. Draft usulan tersebut telah diserahkan pada DPRD sehari setelahnya yakni pada tanggal 26/6 untuk dibahas dan ditetapkan agar segera diterbitkan SK Gubernur.
Sayangnya, pada rapat gabungan bersama Dishub pada tanggal 28/6, DPRD menahan pengesahan tersebut dengan alasan meminta konsep jaminan pelayanan yang baik dari Dishub DKI sebagai dampak dari kenaikan tarif tersebut.
"Apa caranya agar nggak ngetem, nggak ada sopir tembak, nggak kebut-kebutanan, apa nih jaminannya? Itu yang disampaikan ke publik. Oke tarif naik, tapi itu yang dijamin oleh Dishub, jangan ini naik naik tapi nggak ada jaminan," tutupnya.
(ndr/gah)
