"Sebaliknya, RRT dapat memanfaatkan the ASEAN way untuk mencari jalan keluar dari konflik-konflik perbatasan yang mengancam keamanan regional," kata Mantan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, seperti dilansir dari rilis KBRI Beijing yang diterima detikcom, Sabtu (29/6/2013).
Hal itu disampiakan Abdulullah dalam salah satu sesi di 2013 World Peace Forum pada Jum’at pagi (27/06). Forum yang mengumpulkan sejumlah pakar Hubungan Internasional dan Keamanan Internasional tersebut digelar oleh Tsinghua University, di Lioaning International Hotel, Beijing pada tanggal 27 – 28 Juni 2013.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, Yang Yanyi menyatakan bahwa pembangunan Tiongkok merupakan ‘central reality’ dari pembangunan kawasan. Namun RRT memegang teguh prinsip transparansi dan inklusifitas dalam pembangunannya, sehingga dengan senang hati ‘berbagi’ kemajuan dan kemakmurannya dengan negara-negara lain di seluruh dunia.
"RRT mendukung penuh upaya de-nuclearization yang sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan internasional. Ia juga memandang bahwa konflik Semenanjung Korea harus diselesaikan dari akarnya, dan tidak melibatkan penggulingan suatu rezim Pemerintahan," ucap Yang Yani.
Sementara itu Ekonom Subramanian memberikan gambaran singkat mengenai potensi kerjasama maupun konflik yang dapat melibatkan India dan Tiongkok. Meskipun India dan RRT pernah memiliki konflik perbatasan, namun tidak ada ‘rasa sakit hati’ yang tersisa dari konflik tersebut. Karenanya, India dan RRT dapat membangun hubungan kerjasama yang strategis di masa yang akan datang.
"Namun perlu diingat instabilitas keamanan yang terjadi di Afghanistan, juga dapat mempengaruhi keamanan di Pakistan dan Provinsi Xinjiang.," kata Subramanian.
Menutup panel diskusi tersebut, Dubes RI Beijing menyatakan bahwa hubungan RRT dengan negara-negara tetangganya merupakan hal yang kompleks, sebagai akibat dari perjalanan sejarah manusia. Karenanya komitmen RRT untuk menjalankan ‘peaceful development’ diharapkan dapat menjadi salah satu ‘confident building measures’ di kawasan. Sebaliknya, negara-negara di kawasan juga perlu menerapkan prinsip kerjasama atau ’engagement, not containment’, sebagaimana telah berhasil dicontohkan oleh ASEAN.
(slm/ahy)











































