"Komnas HAM merekomendasikan DPR untuk tidak mengesahkan RUU Ormas karena mengancam kebebasan berserikat," ujar Koordinator Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian, Roichatul Aswidah di Gedung Komnas HAM, Jl Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2013).
Menurut Roichatul, isi pasal dalam RUU Ormas menjauh dari konstitusi. Ormas tidak dipandang sebagai alat dari masyarakat untuk kebebasan berserikat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya RUU Ormas masih memendam masalah yang prinsipil dan substansial. Sebab di dalamnya tidak menjamin perlindungan aspek-aspek penting kebebasan berserikat, seperti kebebasan kegiatan dan akses pendanaan. RUU ini justru menjadi alat untuk mengontrol ormas.
"Ini justru akan memudarkan kebebasan demokrasi," terangnya.
(kff/tfq)
