MK Tolak Permohonan ICW Soal Gugatan UU Pemda

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta kepala daerah diberhentikan jika terlibat kasus hukum. ICW memohon uji materi ini karena berkeyakinan sarat multitafsir.

"Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2013).

ICW tidak sendirian memohonkan uji materi ini, melainkan bersama Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari. Adalah Pasal 30 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diujimaterikan, dianggap tidak memiliki kepastian hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

ICW bersama dua rekannya menilai pemaknaan frasa 'paling singkat lima tahun atau lebih' dalam UU tersebut multitafsir. Frasa tersebut menimbulkan tafsir hanya untuk kepala daerah yang mendapatkan ancaman pidana paling singkat lima tahun yang bisa diberhentikan. Sementara kepala daerah yang menerima ancaman pidana yang singkat selain lima tahun tidak bisa diberhentikan.

Namun dalam pertimbangan MK, penafsiran berbeda tersebut bisa saja terjadi karena didasari pemahaman masing-masing pihak.

"Oleh karena itu, sepanjang penafsiran norma a quo tidak menyimpang dari pemaknaan resmi pembentuk UU (tafsir otentik) dan rasional, maka norma demikian tidaklah dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon," ujar hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi ketika membaca pertimbangan putusan.

(vid/asp)