Kusmayanto Jadi Menteri, Posisi Rektor ITB Dibahas Sabtu

Kusmayanto Jadi Menteri, Posisi Rektor ITB Dibahas Sabtu

- detikNews
Kamis, 21 Okt 2004 19:03 WIB
Bandung - Rektor ITB Dr Kusmayanto Kadiman diangkat jadi menteri riset dan teknologi (Ristek) dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Apakah ITB bakal melaksanakan pemilihan Rektor lagi? Majelis Wali Amanat (MWA) yang akan menjawabnya dalam pertemuan hari Sabtu (23/10/2004) mendatang.Sekretaris Eksekutif ITB, Dr Ir Boy Kombaitan dalam perbincangannya dengan detikcom di Bandung, Kamis (21/10/2004) sore menuturkan bahwa pihaknya memang ikhlas dan legowo melepas rektornya untuk menduduki jabatan baru di kabinet. Apalagi itu untuk kepentingan negara yang lebih besar lagi. Namun apakah Pak Kus, panggilan akrab Rektor ITB itu bakalan tetap merangkap jabatan rektor ataukah dicarikan pengganti, Boy Kombaitan belum mau berandai-andai. "Secara kebetulan, memang MWA ITB akan melaksanakan pertemuan pada tanggal 23 Oktober 2004 mendatang. Sebetulnya pertemuan besok bukan dimaksudkan untuk membicarakan hal itu. Undangannya juga sudah dikirim sejak tanggal 13 Oktober 2004 lalu, jauh sebelum penyusunan kabinet. Tapi saya kira, pembicaraan soal rektor menyusul pengangkatan Pak Kus itu akan dibicarakan di situ," paparnya.Jika berpegangan kepada aturan normatif yang ada, yaitu PP 155/ 2000 tentang penetapan status ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), maka seorang rektor memang tidak boleh melakukan rangkap jabatan dengan posisi struktural lainnya. "Tinggal persoalannya, jabatan menteri itu struktural atau tidak sesuai dengan definisi PP itu. Yang jelas, menteri kan jabatan politis. Tapi saya kira, MWA nanti yang akan membahasnya," kata Dr Boy lagi.Sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagai BHMN, maka pengangkatan seorang rektor harus dilakukan secara terbuka. Pak Kus sendiri terpilih sebagai rektor setelah melalui proses seleksi dan pemilihan yang ketat dan terbuka.Untuk sementara, tugas-tugas rutin di ITB menurutnya masih akan bisa dilakukan karena terdapat 3 orang Wakil Rektor. "Cuma memang harus segera ada kepastian, apakah tetap dirangkap atau dicari pejabat baru yang definitif. MWA yang akan memutuskan hal ini," katanya lagi. (asy/)


Berita Terkait