Mahfud: Kalau Kabinet Dipersoalkan Lagi, Tak Akan Kerja

Jakarta - Anggota FKB DPR Mahfud MD menyatakan kabinet Indonesia Bersatu sudah mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan profesionalitas, karena itu harus diterima dan didukung. Jika terus dipersoalkan, dikhawatirkan kabinet tidak bisa memulai tugasnya. "Kalau dipersoalkan lagi tidak akan kerja-kerja. Semua aspirasi sudah diolah dan diakomodasi. Jadi harus diberi kesempatan," kata Mahfud kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2004). Kabinet pelangi, menurut Mahfud, sulit dihindari SBY karena pembentukan kabinet ibaratnya pembagian kue politik. Namun bagi Mahfud pelangi itu hanya dari unsur bukan ideologi. Menurutnya, kabinet pelangi tidak akan menimbulkan masalah jika bisa dikordinasi dalam sinergi yang bagus.Lebih lanjut Mahfud memuji pemilihan Jaksa Agung yang diserahkan kepada Andul Rahman Saleh. "Abdul Rahman Saleh itu bisa diandalkan sebagai Jaksa Agung. Sedangkan untuk Menteri Kehakiman Hamid Awaludin itu juga berpikiran maju dan reformis. Meski pun kalau menteri kehakiman itu pembuat UU bukan penegak hukum," katanya.Untuk pemberantasan KKN, Mahfud menyarankan, untuk tingkat nasional, dalam 100 hari pertama SBY harus mengangkat 5 kasus korupsi besar antara lain kasus Bank Bali dan pembobolan BNI. Sedangkan untuk tingkat provinsi diprioritaskan 2 kasus besar. "Dalam 100 hari kerja serentak seperti itu akan hebat negara ini dan ini berpengaruh pula pada popularitas SBY," demikian Mahfud. (iy/)