Kabinet Terlalu Gemuk Tunjukkan Keragu-raguan SBY

Jakarta - Kabinet Indonesia Bersatu dinilai terlalu gemuk dengan 36 menteri. Hal itu menunjukkan keragu-raguan Presiden SBY. Ke depan, harus ada standarisasi kabinet."Saya melihat kabinet terlalu gemuk. Ini menunjukkan keragu-raguan SBY dan tidak ada ketegasan darinya. Bahkan saya melihat ada partai kecil dapat 3 jatah menteri."Demikian tukas Wakil Ketua DPR dari Fraksi Bintang Reformasi Zainal Maarif dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (21/10/2004)."Mengenai UU Kementerian Negara, ke depannya perlu ada aturan supaya ada standar ketika kabinet dibentuk. Saya juga kurang percaya kabinet akan berjalan efektif dan menimbulkan hal positif dalam 100 hari ke depan," ujarnya.Mengenai kapabilitas individu yang menempati posisi menteri, Zainal menyoroti 2 figur muda, yakni Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Syaifullah Yusuf dan Menpora Adhyaksa Dault."Mudah-mudahan mereka mampu membawa warna baru. Meskipun mereka baru, harus ada lompatan yang mereka buat. Soal kapabilitas menteri dari parpol, saya lihat yang cukup baik adalah Alwi Shihab (Menko Kesra dari PKB) dan Bachtiar Chamsyah (Mensos dari PPP)," urainya.Zainal juga mendesak agar Pemerintahan SBY-JK memerintahkan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra untuk menghentikan pembelian mobil baru bagi pejabat. "Seharusnya menggunakan mobil lama saja," ujarnya.Pada kesempatan terpisah, Ketua DPR Agung Laksono berpendapat, Kabinet Indonesia Bersatu sudah saatnya berpikir dan kerja keras, agar apa yang selama ini disampaikan SBY dalam pernyataan-pernyataan yang diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud dengan baik.Misalnya, lanjut dia, mengatasi masalah pengangguran, menekan kemiskinan, terselenggaranya keamanan, pemberantasan korupsi sangat dinantikan masyarakat secara nyata."Apalagi dalam pemilihan anggota-anggota kabinet itu ada keseimbangan antara profesional dan yang mewakili parpol. Ini diharapkan kondusif ke depan," kata Agung.DPR, sambung dia, akan mengawasi 5 tahun, bukan hanya 100 hari pertama. Kalau minggu depan pemerintah mulai membuat kebijakan dan ada yang melanggar aspirasi rakyat atau konstitusi, maka DPR akan segera menegur."Tentang jumlah kementerian, dari segi kuantitas atau jumlah memang gemuk, tapi masih disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Untuk ke depan, saya kira perlu dibatasi dalam UU, perlu kepatutan dan kewajaran. Karena itu perlu ada UU Kementerian Negara, sebab ada beberapa institusi atau departemen yang perlu dipertahankan dalam kementerian," ujar Agung.Ditanya mengenai mantan kader Partai Golkar Fahmi Idris yang menjadi Menakertrans, dia menilai jabatan tersebut lebih dilihat sebagai kelompok profesional, bukan dari partai."Fahmi adalah teman kami. Tapi menurut kaca mata SBY, dia lebih ke tenaga profesional. Sebab dari kebijaksanaan Partai Golkar, setahu saya tidak ada yang diusulkan oleh partai. Jadi itu berdasarkan pribadi saja. Kalau memang dianggap cakap, itu hak prerogatif presiden untuk memilihnya," demikian Agung. (sss/)