Usut Skandal BLBI, KPK Minta Keterangan Rini M Soemarno

Jakarta - Rini M Soemarno datang ke kantor KPK. Dia memenuhi panggilan KPK untuk diminta keterangannya mengenai Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

"Rini akan dimintai keterangan untuk penyelidikan SKL," ujar juru bicara KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi, Selasa (25/6/2013).

Rini semasa era pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Rini MS Soewandi ini sebelumnya merupakan wakil ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk untuk menangani masalah BLBI.
Rini tiba di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, pukul 09.50 WIB. Memakai blazer warna hitam, Rini tidak mau memberikan keterangan apapun saat turun dari mobilnya warna putih yang ditumpanginya.

Sebelumnya KPK juga pernah memanggil Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN Kabinet Gotong Royong. Laksamana dimintai keterangan tentang rapat kabinet yang membahas pemberian SKL kepada beberapa Bank penerima BLBI.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan SP3 terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan, dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas.


(lh/lh)