"Sampai saat ini, pasca pengambilan keputusan melalui voting di Rapat Paripurna DPR tentang BBM, di mana sikap fraksi PKS yang untuk kesekian kalinya selalu berbeda dengan kebijakan koalisi partai yang tergabung di Setgab, belum ada pernyataan resmi dari Presiden," kata Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, kepada detikcom, Senin (24/6/2013)
PAN tidak akan mencampuri dan tidak akan mempengaruhi kewenangan presiden dalam menggunakan prerogatifnya. Hanya mengingatkan pentingnya SBY menunjukkan kepemimpinan yang tegas terhadap PKS yang jelas membangkang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara jelas ada parpol yang tak menjaga etika politik. Presiden SBY tentu mesti bertanggung jawab untuk menegakkan prosedur, substansi dan etika dalam meningkatkan kualitas sistem pemerintahan presidensial.
"Jika orientasi Presiden dalam menjalankan kewenangan prerogatifnya untuk itu maka dapat dipastikan bukan saja parpol koalisi akan mendukung tetapi seluruh kelompok masyarakat pejuang demokrasi akan berdiri di belakang Presiden SBY. Jadi tak perlu ragu," tandasnya.
(van/nrl)