Dishub DKI Minta Organda Sweeping Sopir Angkot yang Naikkan Tarif Sepihak

Jakarta - Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Operator jasa angkutan umum di Jakarta, yang tergabung dalam Organisasi angkutan darat (Organda) DKI diminta untuk ikut mengawasi sopir angkot yang menaikkan tarif secara sepihak di Jakarta.

"Para sopir itu berada di bawah pengawasan operator, dan operator itu di bawah pengawasan Organda. Jadi seharusnya Organda bisa bertindak tegas dan membina operatornya agar jangan menaikkan tarif duluan karena saat ini sedang dibahas," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/6/2013).

Pristono menjelaskan, sejak Sabtu (22/6) kemarin, pihaknya telah melakukan survei di lapangan. Survei itu meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung terkait dengan pengoperasian angkutan umum. Hasil survei itu akan dibahas bersama dengan Organda DKI dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

Hasil rembukan Dishub, Organda dan DTKJ itu nantinya diserahkan kepada Gubernur DKI sebagai bahan masukan untuk kemudian diajukan ke DPRD DKI Jakarta.

"Para pengusaha sudah diberi tahu bahwa untuk proses penyesuaian tarif itu memang memerlukan proses. Unsur tarif itu ada dua komponen, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Gaji sopir, bahan bakar, suku cadang seperti oli, ban dan lainnya itu masuknya biaya langsung. Sedangkan gaji direksi itu masuk ke biaya tidak langsung. Oleh karena itu, kalau mau menyesuaikan tarif, harus survei pasar dulu," jelasnya.

"Karena belum ada ketetapan dari gubernur tentang kenaikan tarif ini, jadi jangan dinaikkan dulu. Organda sudah tahu prosedur itu, jadi Organda juga harus bertindak tegas, lakukan sweeping," tambah Pristono.




(jor/rna)