PKS: Jangan Paksa Menteri Kami Mundur!

Jakarta - Sejumlah pihak menilai lebih terhormat 3 menteri PKS mundur sebagai sikap gentle atas perlawanan partainya soal BBM. Namun PKS malah meminta jangan ada yang mendesak menterinya mundur.

"Sikap memaksa-maksa kami, mengompori dan menekan kami dan para menteri kami, untuk keluar atau mundur dari koalisi, adalah pengingkaran terhadap hak asasi dan hak berpolitik seseorang yang dijamin konstitusi," kata Sekrataris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada detikcom, Minggu (23/6/2013).

Perbedaan pandangan PKS dengan pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM dianggap hal yang wajar. "Negeri ini harus dipimpin oleh jiwa-jiwa yang merdeka, bukan jiwa dan mental pembebek ABS. Karenanya biarkan kami menentukan sikap politik kami. Tanpa harus dipaksa dan ditekan oleh siapapun," tutur Abdul.

Kini setelah kenaikan harga BBM diumumkan, PKS pun bersiap menunggu keputusan final SBY. PKS siap dengan segala konsekuensi yang dihadapi yang mereka anggap sebagai risiko perjuangan.

"Biarkan PKS menentukan sikap politiknya, mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Merdeka bangsaku, merdeka jiwaku, untuk Indonesia raya, meraih ridho-Nya," tandasnya.

(van/trw)