"Wajarlah, itu di luar transaksi jual beli antara Lapindo. Itu kan di luar peta terdampak," kata Ical kepada wartawan usai menghadiri acara ulang tahun Rakyat Merdeka di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Ical menampik tudingan adanya deal politik antara Golkar dan Partai Demokrat. Menurutnya, masuknya 'Pasal Lapindo' murni untuk kepentingan rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga meragukan jika ada pimpinan DPR yang tidak mengetahui adanya pasal tersebut. Ketua Umum Golkar ini yakin persetujuan APBN-P yang memuat 'Pasal Lapindo' telah benar-benar diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota DPR.
"Masa kalau nggak tahu mereka sahkan," sindir Ical.
Dalam APBN-P 2013 terdapat anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 155 miliar. Anggaran itu disebut dalam pasal 9 ayat 2.
(tor/rvk)











































