"Kita butuh Kapolri baru yang tegas, khususnya dalam menangani kasus kekerasan kelompok minoritas dan kebebasan beragama. Ada 4 tuags besar yang harus dituntaskan Kapolri baru nanti," ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi No 19, Matraman, Jaktim, Rabu (19/6/2013).
Al Araf mengatakan empat PR itu adalah isu kekerasan kelompok minoritas dan kebebasan beragama, sengketa Sumber Daya Alam (SDA) yang sarat kekerasan, kekerasan terhadap buruh, terorisme, dan premanisme; dan komitmen untuk berantas korupsi, baik internal maupun eksternal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau untuk masalah sengketa SDA, kita butuh Kapolri yang persuasif," lanjut Al Araf.
Al Araf juga mengatakan pergantian Kapolri harus bebas dari intervensi politik, meskipun pergantian Kapolri menjadi kewenangan presiden.
"Meskipun Presiden punya otoritas untuk memilih Kapolri, tapi pergantian Kapolri tidak boleh dipolitisasi," tegas Al Araf.
Presiden SBY berencana mempercepat pergantian Kapolri. Pergantian ini terkait persiapan pengamanan jelang pemilu 2014. Jika pergantian dilakukan sesuai jadwal tahun depan, waktunya bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu.
(rmd/rmd)











































