"Enggak lah (deal politik dengan Golkar)," tepis Aqsanul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Menurutnya, Pasal 9 UU APBN P 2013 itu disebutnya sebagai penerus dari pasal-pasal sebelum APBN-P 2013. Aqsanul menyatakan, pencantuman soal Lapindo sudah ada di UU APBN sebelumnya.
"Di (UU APBN) tahun 2012 juga ada Lapindo, tahun 2011 juga ada, artinya itu sudah setiap tahun ada alokasi untuk Lapindo," jelas anggota Komisi XI DPR ini.
Dirinya juga membantah jika fraksi non Partai Golkar kecolongan soal kemunculan pasal Lapindo (Pasal 9 UU APBN P 2013) itu. Menurut Aqsanul, semua telah mengikuti pembahasan.
"Mereka ikut (pembahasan), nggak pas dibilang kecolongan," pungkasnya.
'Pasal Lapindo' yang dimaksud adalah Pasal 9 Undang-undang APBN-P 2013. Di pasal tersebut, pemerintah menganggarkan Rp 155 miliar untuk korban lumpur Lapindo.
(dnu/van)
