"Partai Golkar akan mendukung apapun langkah yang akan diambil presiden. Partai Golkar tidak akan mendorong reshufle kabinet dengan mengeluarkan menteri-menteri PKS, juga tidak akan menghalangi jika presiden akan mencopotnya," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, kepada detikcom, Rabu (19/6/2013).
Menurutnya, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya posisi menteri-menteri PKS kepada Presiden SBY. Pasalnya, Partai Golkar tahu betul bahwa konstitusi kita menganut sistem presidensiil dimana kabinetnya adalah Kabinet Presidensiil.
Β
"Menteri-menteri anggota kabinet adalah pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan karena itu menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebab, perjanjian koalisi antara PKS dan Presiden sepenuhnya urusan PKS dan Presiden. Partai Golkar hanya berkepentingan koalisi kompak dan solid," ucap Wakil Ketua MPR itu.
(bal/fdn)











































