PKS Persilakan SBY Copot Menterinya

Jakarta - PKS menyinggung soal keberadaan menterinya yang terus digoyang parpol anggota Sekretariat Gabungan (Setgab). Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, menyatakan PKS tak akan menarik menterinya, namun mempersilakan SBY menggunakan hak prerogatifnya.

"Kalau partai (PKS) disuruh-suruh menarik menteri itu inkonstitusional. Bukan PKS nggak mau menarik menteri, tapi beri kami Undang-undang Dasar dan code of coduct baru yang bolehkan kami menarik menteri," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Menurutnya, PKS menyadari bahwa landasan bernegara adalah UUD dan landasan berkoalisi adalah code of conduct. Tapi keduanya mengatur bahwa mengangkat dan mengganti menteri adalah hak preogatif presiden.

"Bernegara basisnya konstitusi dan berkoalisi basisnya code of conduct, dua-duanya memberikan, mengatur dan aturannya sangat jelas bahwa menarik dan mengangkat menteri adalah hak presiden bukan partai," tuturnya.

"Jadi laksanakan saja code of conduct, kami pecayakan kepada Pak SBY bisa menggunakan hak preogatifnya bisa mengangkat, mengurangi, monggo saja kami tak akan intervensi dan provokasi. Kami hanya ingatkan itu diatur UU dan code of conduct," imbuh Hidayat.

(bal/van)