"Itu terserah Presiden SBY. Itu kan hak prerogatif presiden," kata Wasekjen PD, Saan Mustopa, kepada detikcom, Jumat (14/6/2013).
Demokrat juga membantah mengincar 3 menteri PKS. PD menyerukan agar PKS menarik 3 menterinya karena memang sudah tak komit dengan kesepakatan koalisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PKS sadar sepenuhnya melawan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Anggota Majelis Syuro PKS Idris Luthfi pun memprediksi beragam sanksi yang dikeluarkan Presiden SBY.
"Ada beberapa kemungkinan ke depan, mungkin kita dikeluarkan penuh, mungkin hanya dikeluarkan satu atau dua menteri," kata anggota Majelis Syuro PKS, Idris Luthfi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Suswono sendiri tak masalah kalau harus direshuffle. "Ya nggak masalah, itu hak prerogratif presiden," kata Suswono kepada wartawan usai rapat dengan Komisi IV, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6) kemarin.
(van/nrl)











































