Wali Kota Solo Siap Turun Jalan Tolak Kenaikan BBM

Solo - Wali Kota Surakarta, Hadi Rudyatmo, menjadi kepala daerah pertama yang menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Rudy bahkan siap turun ke jalan bersama rakyat dan konstituennya untuk memperjuangkan hal itu. Dia bahkan siap menerima sanksi apapun yang akan diterima dari pemerintah pusat.

Hadi Rudyatmo adalah walikota yang juga sekaligus menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Karenanya, ketika partainya dengan tegas menolak rencana tersebut, Rudy menegaskan posisinya pada barisan pendukung keputusan partai.

"Saya ini kader partai yang ditugaskan menjadi wali kota. Artinya saya hanya petugas partai. Posisi saya jelas seorang kader partai. Karena itu saya harus patuh pada keputusan partai saya memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Rudy kepada wartawan di Solo, Jumat (14/6/2013).

Karena itulah setelah menerima surat edaran dari Ketua Umum DPP PDIP mengenai instruksi kepada seluruh kader untuk menolak kenaikan harga BBM, Rudy segera menyatakan siap mematuhinya. Bahkan Rudy juga menegaskan siap turun ke jalan menggelar aksi bersama rakyat untuk menolak kebijakan itu.

"Sekali menolak ya tetap menolak. Kalau memang harus demo turun ke jalan, ya nanti turun ke jalan. Sebagai kader partai dan pemimpin yang dipilih rakyat harus berani menyuarakan jeritan rakyat miskin. Tentu saja ketika saya bersikap seperti itu (menggelar aksi) dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPC PDIP, bukan sebagai walikota," tegas dia.

Bahkan Rudy mengaku siap berhadapan dengan resiko apapun jika nantinya pemerintah pusat mempersoalkan sikapnya menolak kebijakan pemerintah. Menurutnya semua tindakan itu telah dia pertimbangkan, termasuk segala resikonya.

"Semua pilihan pasti ada resikonya. Saya juga tidak takut dipecat dari posisi walikota hanya karena berbeda pandangan dengan pemerintah pusat dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat," tegasnya.

Aksi turun jalan bukan hal yang baru bagi Rudy. Tahun lalu, pengganti Jokowi sebagai walikota di Solo tersebut juga melakukan hal serupa ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Saat itu posisinya masih sebagai wakil walikota. Atas tindakan Rudy tersebut, kemudian Mendagri mengeluarkan surat teguran keras dengan alasan kepala daerah harus menyukseskan kebijakan pemerintah.

(mbr/trw)