.webp)
"Saya prediksi ada dua opsi, saya yakin sanksi akan diberikan apakah sama dengan yang lalu mengurangi jumlah menteri atau mengeluarkan PKS dari koalisi," kata Andi Nurpati di sela-sela acara konsultasi publik tentang Peraturan KPU di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2013).
Menurutnya, opsi itu bisa diambil oleh SBY selaku presiden yang berkomitmen dengan partai-partai koalisi sebagai bentuk pembelajaran politik.
"Dalam keluarga itu ada anak bandel, kira-kira PKS ini bandel begitu. Gimana menghadapi anak yang suka protes? Kalau kita lihat segi mendidik Demokrat dan SBY pernah memberi sanksi dengan mengurangi jumlah menterinya," ungkapnya.
"Kemudian kalau sekarang PKS ambil sikap menolak kenaikan BBM sanksi juga harus diberikan lagi oleh Pak SBY dengan pertimbangan juga dari koalisi," imbuh Andi.
Andi menuturkan secara politik keputusan apapun memang memiliki konsekuensi baik bagi pemerintah maupun PKS, kepada PKS tentu berdampak negatif karena powernya di pemerintahan dikurangi.
"Kalau menteri yang dicopot seperti Mentan yang bermasalah saya kira publik juga mendukung," sindirnya.
Meski ia juga memahami bahwa SBY perlu mempertimbangkan resiko politik yang akan timbul dengan memberi sanksi kepada PKS.
"Ada resiko secara politis yang perlu dipertimbangkan Pak SBY karena kepentingan negara bukan hanya BBM. Tak ada jaminan juga partai koalisi lainnya akan terus sependapat, saya pikir dilematisnya disitu," tuturnya.
"Tapi saya yakin Pak SBY akan memberi sanksi sebagaiman pengalaman yang lalu, karena kalau tidak ini tidk memberi pendidikan politik," lanjut Andi.
(bal/van)
