PD Serang PKS: Berani Nolak BBM, Kok Nggak Berani Tarik Menteri

Jakarta - Partai Demokrat geram luar biasa dengan politik dua kaki PKS. Satu sisi melawan pemerintah soal kenaikan harga BBM, sisi lain ingin menterinya masih menjabat. Wasekjen Partai Demokrat Andi Nurpati, menantang PKS harus berani juga menarik menterinya.

"PKS mengambil strategi dua kaki, biarlah publik yang menilai karena justru di sini PKS tak tegas. Dia dong yang mundur kalau yakin dengan sikapnya, berani nggak ambil sikap itu? Karena kalau kita baca, PKS masih mau duduk di pemerintahan," kata Andi Nurpati di sela-sela acara konsultasi publik tentang Peraturan KPU di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2013).

Menurutnya, MK telah memutuskan bahwa kewenangan menaikkan atau menurunkan harga BBM adalah kewenangan pemerintah bukan DPR. Maka sikap politik PKS di DPR seolah punya kewenangan untuk menentukan harga BBM.

"Secara konstitusi pemerintah yang punya kewenangan, bahwa ada penganggaran (APBN-P) itu kewenangan DPR tapi tak ada kewenangan menolak," ungkapnya.

Andi menuturkan, PKS sebagai mitra koalisi tak patut mengambil sikap berbeda dengan pemerintah yang sebetulnya sudah ditegaskan dalam kontrak koalisi. Seolah membela rakyat PKS justru mengambil moment pencitraan.

"PKS tegas deh jangan nunggu koalisi (mengeluarkan), mustinya tarik menterinya dari koalisi kalau merasa sudah tak sejalan," imbuh Andi.

Saat ditanya mengapa tidak Setgab saja yang lebih dulu mengeluarkan PKS atau mencabut menterinya, Andi menilai bisa jadi hal itu dimaknai lain oleh PKS.

"Bisa diplintir, bilang didzalimi padahal kami yang pertama koalisi sekarang tak dihargai dan macam-macam," ucapnya.

"Mereka anggap ini kesannya hanya perbedaan pendapat, ini kan perbedaan keputusan sikap politik soal kebijakan yang menyangkut masyarakat," lanjut politisi Demokrat itu.

(bal/van)