Dituding Tarik Bayaran dari PKL Oleh Jokowi, Ini Jawaban Panitia PRJ

Jakarta - "Coba dilihat, coba dirasakan, sudah nggak boleh masuk (PRJ) masih disuruh bayar."

Pernyataan ini terlontar dari Gubernur DKI Jokowi saat memborong kerak telor dari para pedagang kaki lima yang berjualan di luar kompleks PRJ awal pekan ini. Sang peracik kerak telor, Sobari, mengaku harus membayar Rp 400 ribu per bulan ke pengelola PRJ Kemayoran supaya bisa berjualan di situ.

Panitia PRJ terang-terangan membantah pernyataan Jokowi dan pedagang kerak telor Sobari. Menurut mereka, pedagang kerak telor di luar arena pameran bukan tanggung jawab pengelola Jakarta Fair.

"Kami hanya menjalin komunikasi agar dalam mematok harga jangan sampai mencekik leher konsumen karena hal itu akan memperburuk citra Kemayoran sebagai kawasan yang aman dan ramah pengunjung," kata Direktur Marketing PT Jakarta Internationa Expo, Ralph Scheunemann, dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (13/6/2013).

Ralph mengaku, Panitia PRJ tidak tahu menahu apakah para pedagang kaki lima dan tukang kerak telor ini diminta membayar biaya tertentu atau tidak, karena hal itu berada di luar kewenangan PT JIExpo. Panitia PRJ hanya bertanggung jawab pada peserta pameran dan para pedagang di dalam arena pameran saja.

"Para pedagang di luar Arena PRJ ini mungkin diatur oleh otorita setempat. Jadi kalau ada yang bilang mereka diminta membayar sewa atau apa ya jangan ditanyakan ke Panitia, karena kita tidak ada hubungan apa-apa dengan kita," kata Ralph.

Menurut Ralph, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengontrol kawasan Kemayoran di luar pagar PT JIExpo. Hal itu menjadi tanggung jawab otorita .

(gah/gah)