.webp)
Tes wawancara tersebut berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013). Para peserta datang dari berbagai daerah, misalnya Sumiyati Adelina Hutabarat yang berasal dari Medan, Sumatera Utara.
Sumiyati tiba di Grand Sahid Jaya sejak pagi. Dia mengenakan kemeja putih dibalut blazer warna krem dan celana panjang warna hitam.
Di hadapan pewawancara pimpinan Dr Harkristuti Harkrisnowo, Sumiyati mengaku sebagai anggota LSM Pijar Keadilan Kota Medan, yang berkonsentrasi pada kasus-kasus yang menimpa perempuan.
Jawaban Sumiyati tak jarang mengundang tawa. Misalnya saat ditanya tentang kasus apa saja yang pernah ditangani oleh LPSK, perempuan berusia 40 tahun tersebut tampak bingung.
"Ee..eee..kasus Suseno ya?" jawab Sumiyati setelah berpikir keras yang kemudian disambut gelak tawa panitia.
Mungkin yang dimaksud Sumiyati adalah kasus Susno Duadji.
Perempuan yang sejak awal mengundang senyum para pewawancara karena logat khas Bataknya itu punya visi untuk LPSK. Dia ingin korban maupun saksi yang sedang ditangani LPSK tidak terisolasi dari keluarga.
"Kalau bisa, yang saya inginkan keluarga dari korban dan saksi itu diikutsertakan ke safe house," kata perempuan sarjana sosial tersebut.
"Setuju," jawab salah seorang pewawancara.
Selain itu, dia juga ingin LPSK membuka cabang di daerah, tidak cuma di Jakarta.
"Kenapa LSPK itu hanya ada di pusat? Di daerah itu tidak ada," ucapnya.
Waktu wawancara Sumiyati hanya berjalan singkat, tidak lebih dari 10 menit. Dia berharap Pansel LPSK mempertimbangkan usahanya jauh-jauh datang dari Medan untuk mendaftar sebagai anggota lembaga negara tersebut.
"Saya kan jauh-jauh dari Medan, harus ada orang Medanlah yang jadi anggota LPSK," ucapnya.
Selain Harkristuti, Pansel LPSK beranggotakan Dr Suharyono (Kemenkum), Erry Riyana Harjapamengkas (eks pimpinan KPK), Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), serta wartawan senior Harian Kompas Maria Hartiningsih. Mereka akan menyaring 21 nama untuk diajukan ke presiden. Presiden lalu menjaring menjadi 14 yang selanjutnya diserahkan ke DPR untuk fit and proper test. DPR lalu memilih 7 anggota LPSK.
(jor/nrl)
