PKS Terbelah, Hidayat: Sikap PKS Diputuskan DPP

Jakarta - Ada perpecahan di internal PKS terkait rencana pemerintahan menaikkan harga BBM. Kalangan menteri PKS yang digawangi Tifatul menerima rencana itu, namun DPP menolak. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan sikap resmi PKS mengikuti kebijakan DPP.

"PKS adalah DPP. Tugas sehari-hari partai itu dijalankan oleh DPP, untuk di DPR dijalankan oleh fraksi," kata Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Hidayat mengatakan sikap resmi PKS hingga saat ini adalah menolak kenaikan harga BBM. Kalaupun menteri asal PKS berbeda pandangan, maka dia menilai hal itu wajar mengingat menteri adalah pembantu Presiden. PKS membebaskan menterinya untuk bersikap mendukung pemerintah.

"Ini bedanya PKS dengan partai yang lain, kalau dua sudah menjadi pembantu presiden, ya sudah silakan," ujarnya.

PKS juga menolak rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Hidayat menilai pemberian BLSM bermuatan politis.

"Bahkan ada orang yang memparodikan BLSM itu Beli Langsung Suara Masyarakat," ujarnya.



(trq/van)