.webp)
"(Kami) memastikan pemerintah di mana akan dimungkinkan perpanjangan amnesti tidak di tanggal 3 Juli tapi bisa dierpanjang," ujar Denny di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013). Denny hadir dalam jumpa pers bersama sejumlah menteri terkait rusuh di KJRI Jeddah.
Untuk mengatasi isu lambatnya pelayanan di KJRI Jeddah, Denny akan membawa 10 staf Kemenkum HAM dan 20 staf dari Kemenlu. Beberapa perwira TNI dan Polri juga akan menemani Denny.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya datang sebagai bukan tim baru. Saya hanya memastikan pelayanan yang terbaik, aman dan nyaman bagi WNI," imbuhnya.
Kerusuhan di KJRI Jeddah terjadi ketika TKI yang hendak mengurus surat pengganti laksana paspor (SPLP) mengamuk lantaran loket tiket yang harusnya dibuka pukul 15.00 waktu setempat tak kunjung dibuka. Sejumlah TKI yang mulanya mengantre rapi mulai membakar pembatas antrean dan melempari kantor KJRI dengan batu.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, menduga ada provokator yang menyulut emosi para TKI overstayer. Provokator itu menyebarkan informasi bahwa hari Minggu (9/6) menjadi hari terakhir pengurusan SPLP.
Padahal sesuai jadwal, pengurusan akan berakhir 3 Juli mendatang. Pengurusan SPLP ini terkait dengan Amnesti yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi agar para pekerja mengurus dokumen izin kerja atau segera pergi dari Arab Saudi sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
Saat ini KJRI Jeddah telah kembali melayani pengurusan SPLP. Saat ini dibangun tenda agar para TKI overstayer tidak kepanasan dan tersedia juga makanan/minuman. Suhu di Jeddah bisa mencapai 50 derajat Celcius.
(fiq/nrl)
